Strategi Bersama Mengendalikan Inflasi: Komitmen High Level Meeting TPID Se-Sumatera Selatan
SUMEKSRADIONEWS.ONLINE - Pada Kamis, 4 Juli 2024, di Auditorium Graha Bina Praja, sebuah rapat High Level Meeting dan Capacity Building TPID Se-Sumatera Selatan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Hani Syopiar Rustam, SH, dan Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA., IPU., ASEAN. Eng. Mereka bergabung dengan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, SH., M.S.E., untuk membahas strategi pengendalian inflasi di provinsi ini.
Dalam pertemuan ini, Elen Setiadi mendorong semua pihak untuk bersatu dalam menyusun strategi untuk mengendalikan inflasi.
Salah satu fokus utama adalah menjaga pasokan dan menjaga agar harga-harga tetap terjangkau bagi masyarakat Sumatera Selatan.
Pj. Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, menegaskan beberapa poin kunci dalam upaya mengendalikan inflasi:
1. Kerja Sama dengan OPD Terkait: Pentingnya kerja sama yang erat antara semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menjaga stabilitas harga di wilayah ini.
2. Peningkatan Kinerja TPID: Adanya dorongan untuk meningkatkan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam melaporkan kegiatan mereka kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).
Semua kegiatan terkait pengendalian inflasi harus didokumentasikan dengan baik untuk memastikan transparansi dan efektivitas langkah-langkah yang diambil.
3. Peran Bulog dalam Pemenuhan Stok Beras: Elen Setiadi juga menyoroti pentingnya Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam mendukung kebutuhan beras di Sumatera Selatan.
Bulog diharapkan dapat membantu membeli hasil panen dari petani lokal, sehingga stok beras di wilayah ini terpenuhi sepanjang tahun.
Langkah ini diharapkan dapat mencegah keluarnya beras dari Sumatera Selatan yang bisa mempengaruhi ketersediaan dan harga beras di pasar lokal.
4. Dukungan Lembaga Jasa Keuangan untuk UMKM Pertanian: Selain itu, pentingnya dukungan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam meningkatkan ketersediaan kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor pertanian.