Namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa tidak ada inovasi kebijakan atau perubahan signifikan pasca kunjungan tersebut.
Pemerintah pusat kini mendorong agar perjalanan dinas yang bersifat seremonial atau tidak mendesak, dapat diganti dengan metode virtual meeting atau teleconference, yang terbukti lebih efisien dan tidak mengurangi efektivitas koordinasi antar lembaga.
Kegiatan Seremonial Juga Dipangkas
Selain perjalanan dinas, kegiatan seremonial seperti peringatan hari besar nasional, launching program baru, atau acara seremonial pelantikan dan pelepasan pejabat, juga menjadi sasaran pemangkasan.
Banyak anggaran yang digunakan untuk menyewa gedung, konsumsi, dekorasi, hingga souvenir acara, padahal kegiatan tersebut hanya bersifat simbolis dan tidak menyentuh langsung pada pelayanan masyarakat.
BACA JUGA:Pengurus KONI OKI Periode 2025-2029 Akan Dilantik Sabtu Ini
BACA JUGA:Nongkrong Asyik dengan Nuansa Vintage di Banyuasin!
Sebagai contoh, pada tahun anggaran sebelumnya, salah satu pemerintah kota menghabiskan dana lebih dari Rp 800 juta hanya untuk menggelar perayaan ulang tahun kota yang berlangsung selama dua hari.
Dana tersebut digunakan untuk konser musik, penyewaan artis, dan pembagian bingkisan.
Evaluasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa pengeluaran ini masuk dalam kategori non-prioritas dan tidak mendukung target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
Solusi Alternatif untuk Efisiensi
Sebagai solusi dari pemangkasan ini, pemerintah mendorong OPD untuk lebih kreatif dan efisien dalam menyusun program kerja.
Misalnya, perjalanan dinas bisa dikonversi menjadi studi literatur atau diskusi daring dengan pakar.
BACA JUGA:Pererat Sinergi, IWO OKI Audiensi dengan Lapas Klas IIB Kayuagung
BACA JUGA:Gercep! Pemkab OKI Akomodir Visi-Misi Pemimpin Baru ke RKPD 2026
Kegiatan seremonial dapat diganti dengan publikasi digital yang lebih hemat dan menjangkau masyarakat luas melalui media sosial atau kanal resmi pemerintah daerah.