Selain itu, pelaku UMKM juga dibekali dengan keterampilan dasar desain menggunakan aplikasi seperti Canva dan CapCut agar mereka bisa menghasilkan materi promosi menarik tanpa harus bergantung pada jasa pihak ketiga.
Dengan begitu, UMKM bisa lebih mandiri dalam menjalankan usahanya secara digital.
Pendanaan Melalui LPDB-KUMKM
Salah satu tantangan terbesar UMKM adalah akses permodalan.
Untuk itu, pemerintah terus menyalurkan dana bergulir melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM).
BACA JUGA:Intip Yuk! Strategi Penetapan Harga UMKM di 2025: Jangan Asal Murah, Harus Cerdas!
Di tahun 2025, total dana sebesar Rp2,5 triliun disiapkan untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman dengan bunga ringan dan skema pembiayaan syariah.
Pelaku usaha mikro yang ingin mengembangkan usahanya di sektor digital kini bisa mengakses dana tersebut melalui koperasi mitra LPDB atau secara langsung, dengan persyaratan yang lebih disederhanakan dari tahun-tahun sebelumnya.
Insentif Pajak dan Kemudahan Regulasi
Tak hanya pendanaan, pemerintah juga memberikan insentif pajak berupa penghapusan pajak UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun, serta diskon pajak final UMKM hingga 0,25%.
Hal ini bertujuan untuk memberi ruang tumbuh lebih besar bagi usaha kecil menengah yang sedang dalam proses digitalisasi.
BACA JUGA:8 Strategi Digital Marketing untuk UMKM yang Ingin Tumbuh di 2025!
Kementerian Keuangan juga menyederhanakan proses perpajakan digital melalui platform e-Faktur dan e-Bupot untuk memudahkan UMKM dalam pelaporan dan pembayaran pajak secara daring.
Inisiatif ini sangat penting agar pelaku usaha bisa fokus pada pengembangan bisnis ketimbang urusan administrasi yang rumit.