“Bank tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tapi juga berperan sebagai fasilitator bisnis.
BACA JUGA:BRI dan Liga Kompas Resmi Melepas Tim LKG BRI Indonesia ke Ajang Dunia Gothia Cup 2025 di Swedia
Misalnya, jika di desa terdapat produk kerajinan atau komoditas khas yang punya potensi ekspor, BRI siap memfasilitasi proses business matching dengan mitra bisnis potensial,” ujar Hery.
Di sisi layanan keuangan, BRI semakin memaksimalkan peran AgenBRILink, yang kini telah tersebar di lebih dari 1,2 juta titik di seluruh Indonesia, termasuk di desa-desa terpencil.
Melalui jaringan AgenBRILink, koperasi dan masyarakat desa dapat melakukan berbagai transaksi keuangan secara lebih mudah dan cepat, seperti setor dan tarik tunai, top-up saldo, pembayaran tagihan, hingga cicilan kredit.
Layanan keuangan digital ini diharapkan bisa memperkecil kesenjangan akses layanan perbankan di wilayah pedesaan sekaligus meningkatkan inklusi keuangan.
BACA JUGA:Selain JP Morgan, BlackRock dan Vanguard Juga Tambah Kepemilikan Saham BBRI
BACA JUGA:Konsisten Hadirkan Layanan Terbaik, Wealth Management BRI Raih Penghargaan Global Private Banker
Langkah-langkah yang ditempuh BRI tersebut juga mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa koperasi yang dikelola secara profesional dan berorientasi pada kepentingan rakyat akan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan ekonomi desa.
“Fenomena pinjaman rentenir yang makin marak harus segera diatasi.
Kami minta BRI untuk membantu, terutama lewat keberadaan AgenBRILink yang sudah mencapai 1,2 juta agen di seluruh Indonesia.
Koperasi yang paham dengan kondisi dan potensi desa akan menjadi kunci untuk mengembangkan ekonomi lokal secara signifikan,” jelas Zulkifli.
BACA JUGA:Jadi Pemasok Program MBG, Supplier Ikan Ini Sukses Kembangkan Usaha Berkat Pinjaman BRI
Menteri Koordinator juga menambahkan, koperasi yang sukses mengelola potensi desa dapat membantu anggotanya mengakses pembiayaan dari skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan BRI.
Dengan demikian, usaha mikro dan kecil di desa bisa berkembang dengan modal yang cukup tanpa harus terjerat pinjaman dengan bunga tinggi dari rentenir.
Pendapat senada disampaikan oleh Anton J Supit, Anggota Dewan Pakar Apindo, yang menyoroti pentingnya tata kelola koperasi yang profesional dan transparan sebagai pondasi keberhasilan koperasi.
“Ini adalah amanat konstitusi dan bagian dari semangat ekonomi kerakyatan yang terus dijaga oleh pemerintahan saat ini.