Sejak saat itu, tingkat pemerintahan di Sumatera Selatan terdiri dari Keresidenan, Kabupaten, dan Kewedanaan.
Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1950 belum dapat diterapkan dengan baik.
BACA JUGA:Tugu Bintang Sekayu! Wisata Fotografi di Muba, Lebih dari Sekadar Batu dan Beton !
Sebagai bagian dari penataan pemerintahan di daerah, PP Nomor 39 Tahun 1950 dibuat, dan Sumatera Selatan dibagi menjadi 14 Kabupaten dan 1 Kota Besar.
Namun, pembentukan kabupaten tertunda hingga 1954.
Pada tahun 1954, ide untuk menata Pemerintah Marga sebagai daerah otonomi diterapkan, dan beberapa desa percobaan dibentuk sebagai pilot proyek daerah otonom yang lebih kecil.
Periode 1957-1965
Pemilu pertama tahun 1955 diharapkan menjadi titik tolak reformasi dan rekonstruksi di bidang pemerintahan.
Untuk Kabupaten Musi Ilir Banyuasin, perjalanan ini dimulai ketika kabupaten tersebut dibentuk pada 28 September 1956.
Kemudian, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dan Kot Praja di Sumatera Selatan menguatkan status kabupaten ini.
Inilah sejarah awal dan perkembangan nama Kabupaten Musi Banyuasin yang mungkin belum banyak diketahui.
Sebuah perjalanan panjang yang membawa kabupaten ini hingga hari ini.*