Pembentukan kabupaten otonom membutuhkan perjuangan dan kerja keras, dan para tokoh pejuang dan pendiri tersebut telah membawa Kabupaten Musi Ilir-Banyuasin ke arah yang lebih makmur.
Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi langkah lebih lanjut dalam menegaskan kewenangan daerah.
F. Pemerintahan Daerah dan Perubahan Undang-Undang
Pada tahun 1974, terjadi perubahan dalam tatanan pemerintahan daerah dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 5 tahun 1974.
Undang Undang ini membawa konsep dekonsentrasi, desentralisasi, dan pembantuan yang memperkuat kewenangan pemerintah daerah.
Masa-masa keberlanjutan memuncak pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung oleh masyarakat.
Usman Bakar menjadi Bupati Kepala Daerah Daswati II Musi Banyuasin, dan perkembangan pemerintahan daerah semakin jelas.
G. Bupati Kepala Daerah Daswati II Musi Banyuasin
Di bawah Undang Undang Nomor 5 tahun 1974, perubahan status Kepala Daerah menjadi Bupati Kepala Daerah Daswati II Musi Banyuasin, dan Usman Bakar terpilih kembali menjadi Bupati.
H. Perubahan dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang Undang Nomor 5 tahun 1974.
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung oleh masyarakat telah menjadi kebijakan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Perkembangan Selanjutnya