Ada Apa dengan UU Sinematografi Vietnam? Ternyata Ada Larangan Ketat pada Konten yang Distorsi Sejarah!

SUMEKSRADIONEWS.ONLINE- Pemerintah Vietnam kembali menegaskan komitmennya untuk melindungi integritas sejarah dan nilai-nilai revolusi bangsa melalui penerapan ketat Pasal 9 Klausul 1 UU Sinematografi. 

Aturan ini melarang keras distribusi dan penayangan konten yang dianggap mendistorsi sejarah, menghina martabat bangsa, atau menyangkal pencapaian revolusi. 

Dalam konteks ini, kebijakan tersebut menjadi sorotan internasional, terutama dalam kasus penayangan konten asing yang menyinggung sensitivitas nasional Vietnam.

Dasar Hukum: Pasal 9 Klausul 1 UU Sinematografi Vietnam

Pasal 9 Klausul 1 UU Sinematografi Vietnam menetapkan bahwa:

Konten yang mendistorsi sejarah dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kehormatan bangsa.

BACA JUGA:Intip Yuk! Deretan Idol K-Pop yang Comeback Januari 2025: Reuni yang Dinanti Nih!

BACA JUGA:Cek Sekarang! Kritik Penulisan Cerita: Mengapa Harbin Kehilangan Intensitas Drama Spy Thriller?

Pelarangan penghinaan bangsa meliputi segala bentuk narasi yang mempermalukan rakyat Vietnam, termasuk mengglorifikasi pihak yang dianggap pernah merugikan negara.

Penolakan pencapaian revolusi dilarang keras, mencakup semua tindakan yang meremehkan perjuangan rakyat Vietnam selama era kolonialisme hingga kemerdekaan.

Penerapan UU ini tidak hanya berlaku untuk konten produksi lokal, tetapi juga mencakup karya sinematografi internasional yang beredar di Vietnam.

Konflik dengan Konten Global

Salah satu tantangan terbesar UU ini adalah benturan dengan produksi konten internasional yang kadang kurang mempertimbangkan sensitivitas lokal. 

Sebagai negara yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan melawan penjajahan dan intervensi asing, Vietnam sangat memperhatikan narasi yang berkaitan dengan perang, revolusi, dan kehormatan bangsa.

Sumber: