Mekanisme Baru Pembayaran TPG 2026, April Mulai Percobaan

SUMEKS RADIO - Pemerintah menyiapkan perubahan besar dalam sistem penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) mulai tahun 2026.

Salah satu poin utama dalam kebijakan terbaru ini adalah penghapusan pola pembayaran per triwulan yang selama ini berlaku, digantikan dengan skema pembayaran bulanan langsung ke rekening guru.

Perubahan mekanisme tersebut dirancang sebagai bagian dari upaya reformasi tata kelola tunjangan pendidikan, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan guru serta efisiensi administrasi di tingkat pusat dan daerah.

BACA JUGA:THR TPG 100 Persen Mulai Cair, Ratusan Daerah Salurkan ke Rekening Guru ASN

BACA JUGA:Sejumlah Daerah Percepat Pencairan THR TPG 100 Persen, Ini Daftarnya

Pola Pembayaran Berubah: Dari Triwulan ke Bulanan

Selama bertahun-tahun, pembayaran TPG dilakukan setiap tiga bulan sekali. Pola ini kerap memicu keluhan karena sering menimbulkan keterlambatan pencairan, perbedaan waktu antar daerah, hingga beban administrasi yang menumpuk di akhir periode.

Memasuki 2026, pemerintah menilai sistem triwulan tidak lagi relevan di tengah digitalisasi layanan pendidikan.

Seluruh data kepegawaian, absensi, beban kerja, hingga kinerja guru kini telah terintegrasi secara daring dan dapat dipantau secara real time.

BACA JUGA:Tak Semua Daerah Serentak, Ini Penyebab THR TPG 100 Persen Belum Cair

BACA JUGA:Jangan Sampai Keliru, Ini Syarat Resmi Penerima THR TPG 100 Persen

Dengan skema bulanan, pemerintah berharap arus dana TPG menjadi lebih lancar, terprediksi, dan langsung dirasakan manfaatnya oleh guru setiap bulan tanpa harus menunggu akumulasi tiga bulan.

Uji Coba Bertahap Dimulai April 2026

Penerapan pembayaran TPG bulanan tidak dilakukan secara langsung dan serentak. Pemerintah menetapkan tahapan implementasi melalui mekanisme uji coba guna memastikan kesiapan sistem dan akurasi data.

Pada periode April hingga Juni 2026, pemerintah akan menjalankan uji coba pencairan TPG secara bulanan di sejumlah daerah.

Tahap ini difokuskan untuk menguji stabilitas sistem penyaluran, validitas data guru, serta mengidentifikasi potensi kendala teknis maupun administratif.

Sumber: