"Kita semua menyadari bahwa investasi dalam pendidikan bukan hanya sebatas alokasi anggaran APBN atau pembangunan infrastruktur sekolah, tetapi juga perlu peningkatan kompetensi guru.
Peningkatan kurikulum, serta upaya memastikan akses dan kelanjutan pendidikan bagi anak-anak di wilayah yang jarang penduduknya," tegasnya.
Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pendidikan sepanjang hayat melalui berbagai upaya.
Termasuk kolaborasi dengan industri dan dunia usaha untuk menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan keterampilan di dunia kerja.
Hal ini sejalan dengan prioritas pemerintah dalam melakukan perbaikan, restrukturisasi, dan penguatan sektor industri baik manufaktur maupun jasa.
"Kita perlu memastikan bahwa tenaga kerja muda di Indonesia memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri," ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari anggaran APBN untuk pendidikan, sesuai dengan amanat konstitusi.
Lebih dari separuhnya telah digunakan melalui pemerintah daerah.
BACA JUGA:Kakorlantas Polri Dorong Daerah Tingkatkan Penerimaan PKB, Mendukung Pengadaan Alat ETLE
"Hal ini menunjukkan bahwa struktur politik anggaran dan tanggung jawab pengelolaan pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, telah dialihkan ke pemerintah daerah," tambahnya.