SUMEKSRADIONEWS.ONLINE- Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mengambil langkah besar dengan meluncurkan program Penghapusan Utang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pada tahap awal, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun untuk membantu pelaku UMKM, petani, dan nelayan yang terjebak dalam kesulitan finansial.
Program ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar untuk menghapus total utang hingga Rp 14 triliun, yang mencakup lebih banyak penerima manfaat dalam beberapa tahap ke depan.
Fokus Tahap Awal: Rp 2,5 Triliun untuk 67.000 Penerima
Pada tahap awal, program ini menargetkan 67.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia.
BACA JUGA:TikTok Ditunda Larangannya di AS, Tapi Tanpa Kejelasan: Apa yang Terjadi Selanjutnya?
BACA JUGA:Terbaru! 5 Kategori Produk yang Akan Memikat di BRI UMKM EXPO(RT) 2025!
Mereka adalah pelaku UMKM, petani, dan nelayan yang telah memenuhi kriteria tertentu, seperti:
Tingkat Utang Tertentu: Penerima memiliki utang dengan nilai maksimal tertentu yang dianggap layak untuk dihapuskan berdasarkan analisis dampak sosial dan ekonomi.
Status Usaha Aktif: Prioritas diberikan kepada pelaku usaha yang masih aktif tetapi kesulitan melanjutkan operasionalnya karena beban utang.
Dampak Ekonomi Lokal: Pemerintah juga mempertimbangkan dampak positif yang akan diberikan penerima manfaat terhadap perekonomian lokal setelah pembebasan utang.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mendorong produktivitas sektor informal dan memberdayakan ekonomi rakyat kecil.
BACA JUGA:Wahh! BRI UMKM EXPO(RT) 2025: Momen Kebangkitan UMKM Indonesia Menuju Pasar Global, Cek Yuk!
BACA JUGA:Ini Lho Pengaruh Kebijakan Marketplace terhadap Ekosistem UMKM Indonesia!
Anggaran Rp 2,5 Triliun: Alokasi dan Pengelolaan