Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah harus benar-benar selektif dalam menentukan prioritas.
Keputusan Bupati OKI untuk menunda pembelian mobil dinas dan mengalokasikan dana untuk infrastruktur adalah langkah yang patut diapresiasi,” ujar salah satu akademisi dari Universitas Sriwijaya.
Banyak masyarakat berharap agar kebijakan efisiensi ini bisa diikuti oleh instansi pemerintahan lainnya.
BACA JUGA:Seru & Sejahtera! Aksi Kolaboratif Pemkab Banyuasin dan Kejari Sumsel Gelar 'OPM & GPM 2024'!
BACA JUGA:Ekonomi Ngebut di Sumsel: Antisipasi Iklim & Pangan Lokal!
Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat OKI.
Harapan ke Depan
Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi Kabupaten OKI, keputusan Bupati Muchendi untuk menerapkan efisiensi anggaran memberikan harapan baru bagi masyarakat.
Dengan pengelolaan keuangan yang lebih bijak dan berorientasi pada kepentingan publik, diharapkan pembangunan di berbagai sektor dapat terus berjalan meskipun dalam keterbatasan.
Selain itu, kebijakan ini juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk terus mencari inovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dengan peningkatan PAD, Kabupaten OKI dapat bergerak menuju kemandirian fiskal yang lebih baik di masa mendatang.
Muchendi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini bukan berarti mengorbankan pelayanan kepada masyarakat, tetapi justru bertujuan untuk mengalokasikan anggaran secara lebih tepat guna.
“Kita harus tetap optimis dan bekerja keras untuk membangun OKI. Dengan kebijakan efisiensi ini, kita pastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan semangat efisiensi dan komitmen terhadap kepentingan publik, diharapkan kebijakan yang diterapkan oleh Bupati OKI dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola anggaran secara lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.