BACA JUGA:Ini Dia! Business Matching Kemendag: Strategi Jitu UMKM Tembus Pasar Ekspor!
Optimalisasi Rapat Daring
Pemanfaatan teknologi informasi akan dimaksimalkan.
Rapat koordinasi antarinstansi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka di hotel atau gedung sewa akan dialihkan ke platform digital seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams.
Pemangkasan Honorarium dan Tim Teknis Berlebih
Penggunaan tenaga ahli atau tim teknis yang jumlahnya tidak proporsional terhadap kegiatan akan dibatasi.
Honorarium yang dinilai terlalu tinggi juga akan disesuaikan mengikuti standar biaya yang berlaku secara nasional.
Pemberdayaan Aset Daerah
Pemanfaatan ruang kantor dan fasilitas milik Pemprov akan lebih dioptimalkan, seperti penggunaan aula kantor untuk kegiatan yang sebelumnya diselenggarakan di hotel berbintang.
BACA JUGA:Digital Marketing UMKM 2025: Panduan Lengkap dari SEO hingga Marketplace!
BACA JUGA:Pemberdayaan BRI Bawa Pengusaha UMKM Aksesori Fashion Tembus Pasar Internasional
Revisi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
OPD diminta melakukan revisi RKA dengan mengacu pada SE ini.
Revisi harus memuat prioritas pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik langsung, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Solusi Alternatif bagi OPD
Sebagai bagian dari penerapan SE ini, OPD tidak hanya diwajibkan memangkas anggaran, tetapi juga mencari alternatif pembiayaan dan efisiensi operasional.