Beberapa opsi yang dianjurkan antara lain:
Kolaborasi antar-OPD dalam penyelenggaraan kegiatan bersama agar lebih hemat anggaran.
Menggandeng pihak swasta atau CSR dalam mendukung program non-prioritas seperti pelatihan atau seminar.
BACA JUGA:BRI Peduli Salurkan Bantuan Sembako dan Renovasi Pura untuk Peringati Hari Raya Nyepi
BACA JUGA:Ini Dia! Business Matching Kemendag: Strategi Jitu UMKM Tembus Pasar Ekspor!
Pemanfaatan data digital untuk memantau dan mengevaluasi program secara real time sehingga menghindari pemborosan.
Respons OPD dan Stakeholder
Beberapa kepala dinas yang telah mendapat bocoran isi SE menyambut baik langkah ini.
Mereka menilai kebijakan ini bisa menjadi momentum perbaikan manajemen anggaran di daerah.
Namun, ada pula kekhawatiran bahwa pemangkasan ini bisa berdampak pada kelambanan realisasi program jika tidak disertai dengan asistensi teknis dari pihak BPKAD dan Inspektorat.
Pemprov menjawab kekhawatiran ini dengan menyiapkan tim pendamping efisiensi anggaran yang akan membantu OPD dalam menyusun rencana kerja baru yang sesuai SE.
BACA JUGA:Waduh! Donald Trump dan 'Perang Dagang Baru': Pemicu Panik Investor Kripto dan Saham!
Reformasi Birokrasi Lewat Efisiensi
Langkah Pemprov Sumsel menerbitkan Surat Edaran Efisiensi ini patut diapresiasi sebagai bagian dari semangat reformasi birokrasi yang nyata.
Fokus pada hasil, transparansi penggunaan dana, dan pelibatan teknologi digital menjadi kunci keberhasilan dalam mengefektifkan anggaran daerah.