OKI, SUMEKSRADIONEWS.ONLINE – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan meningkatkan kolaborasi dalam mengatasi konflik antara manusia dan gajah liar yang kerap terjadi di wilayah Kecamatan Air Sugihan.
Langkah ini dilakukan menyusul keresahan warga yang memuncak dengan aksi unjuk rasa beberapa hari lalu.
Ratusan warga dari 18 desa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Air Sugihan Bersatu menyampaikan keluhan mereka akibat seringnya gangguan gajah yang merusak lahan pertanian dan mengancam keselamatan penduduk.
Menanggapi situasi tersebut, Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan ini secara komprehensif.
BACA JUGA:SPBU Self Service Pertama di Palembang Hadir di Kenten, Simak Keunggulannya dan Cara Pakainya!
“Kami terus berupaya maksimal bersama BKSDA dan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi jangka panjang yang efektif dalam menangani konflik gajah dengan warga,” ujar Bupati Muchendi saat menerima audiensi Kepala BKSDA Sumsel di ruang kerjanya, Jumat (23/5).
Muchendi menekankan pentingnya percepatan penyelesaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu syarat utama pembangunan infrastruktur penanggulangan, seperti tanggul gajah.
“Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sangat penting untuk mempercepat izin AMDAL, agar pembangunan tanggul gajah bisa segera direalisasikan,” tegasnya.
Selain pendekatan teknis, edukasi kepada masyarakat terkait pelestarian satwa liar dan cara menghindari konflik dengan gajah juga dinilai krusial.
BACA JUGA:Ratusan Warga Tanjung Batu Tulung Selapan Demo di Kantor Bupati OKI, Tuntut Pemecatan Kepala Desa
Konflik Gajah Meningkat, 47 Kasus dalam Empat Tahun
Kepala BKSDA Sumsel, Teguh Setiawan, mengungkapkan bahwa wilayah Air Sugihan merupakan bagian dari Kantong Habitat Gajah (KHG) yang cukup aktif.
Sejak 2020 hingga Maret 2024, tercatat 47 kejadian konflik gajah dengan manusia, dengan puncak tertinggi pada 2022 sebanyak 15 insiden.
“Konflik ini terjadi karena kawasan habitat gajah semakin menyempit, ditambah dengan aktivitas manusia yang meningkat di sekitar jalur jelajah gajah,” terang Teguh.
Untuk mencegah terulangnya konflik, BKSDA telah memasang perangkat pelacak berupa GPS collar pada beberapa individu gajah liar.
Alat ini memungkinkan pemantauan pergerakan gajah secara real-time, sehingga tindakan pencegahan bisa dilakukan lebih cepat.
BACA JUGA:Tol Kayuagung–Palembang Dikeluhkan Pengendara: Bergelombang dan Berlubang, Ancam Keselamatan
BACA JUGA:Gelar Aksi Bela Palestina, AMP3 Kecam Israel dan Negara-Negara Pendukungnya
“Dengan mengetahui posisi gajah, tim kami dapat segera turun ke lapangan dan mencegah potensi konflik,” ujarnya.
Rencana Pembangunan Tanggul dan Pagar Kejut
Langkah nyata lainnya adalah pembangunan tanggul sepanjang 38 kilometer serta pagar kejut sejauh 10 kilometer di jalur-jalur yang sering dilalui gajah.
Infrastruktur ini bertujuan untuk menjaga batas wilayah antara habitat gajah dan permukiman warga.
“Tanggul ini penting untuk menciptakan ruang aman bagi gajah dan manusia. Ini bagian dari upaya menciptakan koeksistensi yang seimbang,” jelas Teguh.
BACA JUGA:Hujan Ringan Guyur 14 Daerah di Sumsel, BMKG Ingatkan Warga Waspadai Cuaca Ekstrem
BACA JUGA:Ombudsman Sumsel Desak Penghapusan TKA Jalur Prestasi SMA: Demi Transparansi dan Mencegah Maladministrasi
Tidak hanya pembangunan fisik, upaya lain yang tengah dijalankan adalah menanam tanaman penghalang atau dikenal sebagai tanggul vegetasi. T
anaman yang tidak disukai gajah seperti serai wangi, petai, manggis, matoa, sukun timun, hingga kakao, ditanam di perbatasan desa.