Jika THR diberikan, sifatnya sukarela dan tidak dapat dituntut secara hukum apabila ditiadakan.
| Kategori | Estimasi THR | Faktor Penentu Utama |
|---|---|---|
| PPPK Paruh Waktu | Rp1–3 juta | Jam kerja, gaji pokok, UMP |
| Tenaga Honorer | Tidak pasti | Kebijakan & anggaran instansi |
Keunggulan PPPK paruh waktu tidak berhenti pada THR. Status ini juga membuka akses pada gaji ke-13 serta kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan secara penuh.
Hal ini menciptakan perlindungan finansial yang jauh lebih stabil dibanding honorer, yang kerap bekerja tanpa jaminan sosial nasional.
Transisi dari honorer ke PPPK tidak menghilangkan hak lama, melainkan meningkatkan kepastian.
BACA JUGA:Simulasi Tabel Pinjaman BRIGuna Karya BRI Rp50 Juta Terbaru 2026 Bagi PNS dan PPPK
PPPK memperoleh gaji pokok yang jelas, tunjangan proporsional, serta perlindungan sosial yang sebelumnya sering tidak tersedia.
Sebagai bagian dari ASN, PPPK berhak atas sejumlah komponen kesejahteraan, antara lain:
gaji ke-13,
tunjangan keluarga,
tunjangan jabatan,
tunjangan kinerja.
Untuk PPPK paruh waktu, seluruh komponen tersebut memang dihitung secara proporsional, namun tetap memiliki kepastian hukum. Kondisi ini kontras dengan honorer yang umumnya hanya menerima honor lump sum tanpa perlindungan jangka panjang.
| Aspek | Honorer | PPPK Paruh Waktu |
|---|---|---|
| Gaji & THR | Tidak pasti | Proporsional & dijamin |
| Jaminan Sosial | Terbatas / tidak ada | BPJS penuh |
| Tunjangan Tambahan | Opsional | Keluarga & kinerja |
Peralihan ke PPPK paruh waktu memberikan stabilitas kontrak tahunan berbasis evaluasi kinerja. Risiko klasik honorer—seperti pemutusan kerja mendadak atau honor sangat rendah—dapat ditekan secara signifikan.
BACA JUGA:Kredit Serbaguna Mandiri Januari 2026 Dibuka, PNS dan PPPK Bisa Ajukan Pinjaman hingga Rp750 Juta