Selain masalah rujukan, distribusi tenaga medis yang tidak merata menjadi faktor krusial lainnya.
Mayoritas dokter spesialis masih terpusat di kota-kota besar atau rumah sakit swasta tertentu.
Di banyak daerah, seorang dokter spesialis jantung atau ortopedi harus melayani puluhan hingga ratusan pasien dalam satu sesi pelayanan.
Rasio ideal antara jam kerja dokter dan jumlah pasien menjadi tidak seimbang.
Hasilnya, pasien harus merelakan waktu bertumpuk di ruang tunggu hanya untuk konsultasi tatap muka selama lima hingga tujuh menit.
Di sisi lain, digitalisasi berupa aplikasi antrean online yang digadang-gadang sebagai pahlawan penyelamat kerap kali belum terintegrasi secara sempurna di lapangan.
Banyak rumah sakit yang masih menerapkan sistem verifikasi manual berlapis untuk mencocokkan data kepesertaan dan surat rujukan.
Alih-alih memangkas waktu, kombinasi pendaftaran digital yang masih setengah hati dengan verifikasi fisik justru menciptakan dua gelombang antrean sekaligus: antrean mengambil nomor dan antrean pembuktian berkas.
Pemerintah dan pengelola BPJS Kesehatan tidak bisa terus berdalih pada dinamika transisi sistem.
Pembenahan mendasar harus segera dilakukan dari dua arah.
Pertama, menguatkan kapasitas FKTP agar mampu menyelesaikan berbagai masalah kesehatan dasar tanpa perlu sedikit-sedikit merujuk ke rumah sakit.
Kedua, melakukan integrasi data yang benar-benar seamless serta meredam disparitas jumlah tenaga medis di setiap wilayah.
Tanpa reformasi struktural yang nyata, kartu BPJS akan tetap diidentikkan dengan pengalaman menunggu yang melelahkan bagi masyarakat.