Produk-produk ini diproduksi oleh Shilav Group, sebuah perusahaan besar asal Israel yang fokus pada mainan dan perlengkapan bayi.
BACA JUGA:Sedang Viral! Ternyata Segini Harta Kekayaan Capres-Cawapres 2024, Mari kita lihat !
Selain itu, Teva Pharmaceutical Industries, perusahaan farmasi berpusat di Tel Aviv, Israel, yang fokus pada produksi obat-obatan generik, telah masuk ke Indonesia beberapa tahun lalu.
Sabra, perusahaan yang memproduksi makanan kemasan, termasuk hummus, makanan khas Timur Tengah, juga menjadi perhatian.
Sabra dimiliki oleh Strauss Group, sebuah perusahaan makanan Israel yang bekerja sama dengan PepsiCo.
Perusahaan game Plarium Games, yang didirikan di Israel pada tahun 2009, juga menjadi bagian dari daftar produk Israel yang beredar di Indonesia.
BACA JUGA:Sedang Viral! Ternyata Segini Harta Kekayaan Capres-Cawapres 2024, Mari kita lihat !
Plarium Games telah merilis lebih dari 20 game yang dapat dimainkan di berbagai platform, termasuk PC, Android, dan iOS.
Sejumlah aktivis di Indonesia, termasuk anggota DPD-RI asal Aceh, H. Sudirman alias Haji Uma, mendukung gerakan boikot terhadap produk-produk Israel yang beredar di Indonesia.
Mereka percaya bahwa tindakan ini merupakan bentuk dukungan konkret kepada rakyat Palestina di tengah konflik yang terus berlanjut.
Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan bahwa mereka tidak berpihak dalam gerakan boikot produk-produk yang berkaitan dengan Israel.
BACA JUGA:Pusiknas Mencatat 971 Kasus Bunuh Diri di Indonesia, Begini cara Agar Tak Mudah Memilih Bunuh diri !
Namun, Kemenperin fokus pada peningkatan daya saing industri dalam negeri dan langkah-langkah pengetatan arus barang impor untuk mendukung pengembangan pasar dalam negeri.
Sikap dan tindakan terkait dengan boikot produk Israel terus menjadi perdebatan di Indonesia, dengan sebagian masyarakat mendukung gerakan BDS sambil yang lainnya lebih menekankan pada upaya memperkuat ekonomi domestik.
Debat ini mencerminkan kompleksitas isu ini dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan dukungan kepada rakyat Palestina.