Pj Bupati Banyuasin Diduga Angkat adik Kandung jadi Tenaga Ahli, Masyarakat Gelar Protes di depan Gedung DPRD Bnayuasin !
SUMEKSRADIONEWS.ONLINE - Puluhan masyarakat kembali menggelar protes di depan gedung DPRD Banyuasin pada Senin (13/11/2023), mengecam anggota dewan yang dinilai tidak memberikan tindak lanjut terhadap aksi sebelumnya.
Protes kali ini tidak hanya terfokus pada absennya respons dari DPRD Banyuasin, tetapi juga mempertanyakan langkah kontroversial Pejabat Juga Bupati (PJ Bupati) yang disebut-sebut terlibat dalam penunjukan adik kandungnya, AF, sebagai tenaga ahli di Bapedda Litbang Banyuasin.
Kecaman terhadap tindakan PJ Bupati Banyuasin ini mencuat karena dianggap sebagai bentuk nepotisme yang merugikan prinsip keadilan dan transparansi dalam pemerintahan.
Protes masyarakat semakin menguat karena AF sebelumnya telah disorot karena perannya dalam mengatur roda pemerintahan di Kabupaten Banyuasin, menjadi sorotan ribuan warga dalam aksi sebelumnya.
BACA JUGA:Pj Bupati Banyuasin Ikuti Zoom Meeting Stategi Tangani Inflasi Daerah 2023
Darsan, Koordinator aksi, bersama Reza Fahlevi dan Mukri, menyuarakan ketidakpuasan masyarakat terhadap penunjukan AF sebagai tenaga ahli.
Mereka mempertanyakan kebijakan tersebut, meragukan apakah tidak ada kandidat yang lebih berkualifikasi di Banyuasin yang bisa menempati posisi tersebut.
"Kami selaku masyarakat mempertanyakan dan meminta kejelasan terkait AF yang diangkat menjadi tenaga ahli di Bapeda Litbang Banyuasin.
Apakah tidak ada orang pintar lain di Banyuasin ini, sampai harus adik kandungnya yang dijadikan tenaga ahli," ungkap Darsan.
BACA JUGA:Personel Polres Banyuasin, Edukasi Politik Generasi Milenial demi Pemilu 2024
Aksi protes sebelumnya yang melibatkan ribuan masyarakat, di depan gedung DPRD Banyuasin, tidak mendapatkan respons dari anggota dewan.
Hal ini memicu gelombang protes kedua, dengan tuntutan yang lebih spesifik terkait pengangkatan AF sebagai tenaga ahli.
Masyarakat merasa bahwa pemerintahan di Banyuasin perlu lebih transparan dan adil dalam penunjukan pejabat, tanpa adanya praktik nepotisme yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.