INDONESIA DIBAWAH OLIGARKI, Istilah Pemberi Ruang Kritik Terhadap Penguasa Zalim!

Istilah oligarki dalam setiap definisi selalu dikonotasikan negatif, termasuk filosof senior, bapak ilmu pengetahuan Aristoteles demikian mengatakan bahwa oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan kelompoknya.

Sistem oligarki dan demokrasi di Indonesia saling memopong satu sama lain, sehingga kekuatan oligarki bisa di dukung dengan sistem elektoral untuk kemudian memenangkan kelompok tertentu dalam kontestasi pemilu.

Sistem oligarki di Indonesia telah menjamur, salah satu institusi yang turut serta terlibat atau berperan adalah partai politik. 

BACA JUGA:OPINI: Corak Pemilu Yang Merusak Sistem Demokrasi Yang Berkeadilan!

Partai politik merupakan salah satu ciri khas dari negara demokrasi. Peran partai politik menentukan integritas keterwakilan rakyat di parlemen, namun terlepas dari itu terdapat kepentingan ketua umum partai dengan sosok figur yang menjadi penentu atau arah gerak daripada partai politik sehingga terjadi pergeseran nilai dari demokrasi yang di dominasi corak oligarki.

Partai politik yang sejak awal dibentuk dan didirikan sejak awal oleh tokoh penentu, yang umumnya sebagai pimpinan partai cenderung berpotensi mengalami oligarki.

Keberadaan figur ketua umum partai mampu menciptakan stabilitas partai, tetapi di saat yang berbeda juga potensial menghadirkan tampak regulasi dan sistem kelola partai yang sentralistik.

Sentralisasi inilah kemudian memunculkan sistem oligarki. 

BACA JUGA:Republik Wajah Monarki! Apakah Rakyat Memiliki Hak dan Kewajiban untuk Memilih Pemimpin Negara?

Apabila mengkomparasikan sistem orde baru dengan reformasi, maka pekatnya oligarki pada masa orde baru sangatlah mencolok, yakni dengan ditandai dipecatnya Moerdani ketika dia mengeluhkan tingkah laku anak-anak Soeharto yang sulit untuk dikendalikan dan tidak lagi mau memopong sistem oligarki dibawah Soeharto.

Pada masa tersebut, Soeharto layaknya berlaga seperti The Godfather dikarenakan beliau membagi-bagi Kekayaan Indonesia pada kelompok-kelompok tertentu seperti Kelompok Para Jenderal, penguasa etnis Tionghoa, dan kelompok peribumi.

Pandangan tersebut menurut Winters adalah oligarki dalam dimensi yang dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas. 

Dimensi oligarki dalam kerangka kekuasaan yang mendarah daging dalam sistem demokrasi selanjutnya adalah fungsi partai politik yang gagal melakukan dalam perannya sebagai agregator demokratisasi.

BACA JUGA:Ketika Uang Berkuasa! POLITIK RUPIAHTOKRASI : Tindak Pidana Politik Uang

Proses rekrutmen dan pengkaderan yang mandek dan partai politik lebih suka membentang karpet kepada para pemburu kekuasaan pemegang modal uang triliunan rupiah.

Sumber: