Sektor Properti Indonesia di 2025: Peluang dan Tantangan di Tengah Optimisme

Kehadiran kementerian ini diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan serta regulasi yang lebih baik terkait pembangunan perumahan.

Dengan pemerintahan baru, ada kementerian baru, dan juga regulasi yang baru, optimisme untuk adaptasi yang cepat sangat besar, kata Nofrans.

Selain itu, pemerintah juga sudah mulai menyusun serangkaian insentif, seperti pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang bertujuan untuk meringankan biaya pembelian properti bagi masyarakat.

Program 3 Juta Rumah untuk Mengatasi Backlog Perumahan

Salah satu langkah besar yang diharapkan dapat mengatasi backlog perumahan adalah Program 3 Juta Rumah.

BACA JUGA:Tips Membangun Vila Mewah di Bali: Investasi dan Kenyamanan di Pulau Dewata

BACA JUGA:Panel Dinding Bergaya Alam: Tren Modern dengan Kemudahan Perawatan

Program ini bertujuan untuk menyediakan 3 juta unit rumah, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hunian yang terus meningkat, baik untuk masyarakat berpenghasilan rendah maupun menengah.

Nofrans juga menekankan pentingnya kualitas konstruksi hunian yang akan dibangun dalam program ini, dengan menggunakan teknologi modern dan bahan bangunan yang berkualitas.

Kami berharap konstruksi yang digunakan sudah modern, lebih efisien, dan memiliki kualitas yang baik, tambahnya.

Hunian Vertikal dan TOD Sebagai Solusi Pembangunan Perkotaan

Sektor properti di kawasan perkotaan besar, khususnya Jabodetabek, diperkirakan akan didominasi oleh pengembangan hunian vertikal pada 2025.

BACA JUGA:Tips Cerdas Membuat Dapur Lebih Terang dan Fungsional

BACA JUGA:Penyebab dan Solusi Kebocoran AC: Tips Penting untuk Kenyamanan Rumah Anda

Pembangunan ini tidak hanya akan mencakup hunian, tetapi juga fasilitas komersial yang memudahkan penghuni dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sumber: