Pembangunan Tak Selesai, Masyarakat Desa Jiwa Baru Keluhkan Infratruktur Desa
Editor:
Berry|
Jumat 22-09-2023,10:36 WIB
Terlihat Pembuatan Sawah Air Purun (sebelah kiri) tidak merata. Pengairan sawah ada yang baik ada pula terlihat tandus.-FOTO : IST-
Pembangunan Tak Selesai, Masyarakat Desa Jiwa Baru Keluhkan Infratruktur Desa
SUMEKSRADIONEWS.NEWS-Sebagian masyarakat Desa Jiwa Baru kecamatan Lubai Induk.
Kabupaten Muara Enim keluhkan kinerja Kepala Desa dan perangkatnya.
Pasalnya, beberapa infrastruktur dan pengairan sawah desa tidak selesai di kerjakan sesuai rencana awal.
"Contohnya pembuatan sawah air purun seluas 10 hektar tidak selesai dengan program awal dengan dana 300 juta," ujar salah satu masyarakat Desa yang enggan di sebutkan nama ini saat dibincangi SUMEKSRADIO (23/9).
Lanjutnya, ada juga uang sewa alat berat excavator selama dua tahun yang disewakan PT Tania. Pihaknya belum mengetahui keberadaan uang tersebut.
"Kami duga Excavator dari pinjaman Dinas Pertanian dan Holtikultura Sumsel.
Termasuk dana penghasilan kebun karet desa seluas 2 hektar selama dua tahun capai 15 juta tidak tahu kemana.
Termasuk sewa pasar kalangan dikemanakan," pungkasnya.
Ia menjelaskan, pihak Kepala Desa dan Perangkat tidak begitu transparan dalam gunakan dana desa terlihat dari pembangunan lain.
Tanah kas desa seluas 20 hektar (10 SPH) di jual kepada pengusaha dari Palembang.
"Ya dengan harga kurang lebih Rp 160 ribu/ hektar.
Termasuk menunjuk anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan seenaknya.
Seharusnya pemilihan anggota badan di pilih langsung masyarakat melalui pencoblosan.
Tapi ini anggota Badan dimintai tambahan 800 ribu per orang,"paparnya.
Sementara itu, ada pula salah satu warga Andi (bukan nama sebenarnya.red) mengatakan.
Salah satu infrastruktur jembatan gantung sungai Lubuk dengan dana Rp 190 juta tidak dipergunakan untuk jembatan.
"Ada juga pembangunan jalan bukit jering.
Program pembangunan awalnya 300 meter.
Namun hanya dibangun 60 meter dengan dana 200 juta saja,"jelasnya.
Lebih sesal lagi, pihaknya menyesali para perangkat desa dapat dana bedah rumah namun tidak dengan warga yang seharusnya layak mendapatkannya.
"Padahal pemerintah Kabupaten gelontorkan dana beda rumah tidak layak huni tidak sedikit.
Mereka yang tidak mampu dapat 20 juta tapi hanya orang berkecukupan yang mendapatkannya," Ujarnya.
Diketahui, jabatan kepala desa sudah 2 periode.
Beredar isu sang kepala desa bakal lakukan pencalonan lagi.
Namun warga tidak ingin kepala desa tersebut menjadi benalu bagi masyarakat.
"Kami perwakilan tokoh masyarakat ingin bertemu langsung baik secara tertulis dan musyawarah mufakat kepada kepala desa langsung.
Apa yang terjadi.
Tapi sampai saat ini belum ada respon baik dari mereka,"tutupnya. (PS)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
