Sementara itu, dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia, netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi hal yang sangat penting.
Hani S. Rustam dengan tegas mengajak seluruh ASN untuk menjaga netralitas, terutama dalam menghadapi situasi politik, terutama menjelang pemilihan kepala daerah.
Hal ini menjadi penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Dalam respons terhadap pernyataan dari Pj. Bupati Banyuasin, Kepala BKPSDM Banyuasin, Drs. Edhi Haryono, memberikan penegasan bahwa usulan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah diterima oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Namun, terkait dengan regulasi lebih lanjut, pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Kemenpan RB.
Pihak BKPSDM Banyuasin juga mengimbau agar informasi yang berkembang terkait dengan penerimaan tenaga honorer harus diverifikasi dengan cermat.
Dalam konteks ini, Edhi Haryono menegaskan bahwa tidak ada penerimaan tenaga honorer baru yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin tanpa arahan resmi dan prosedur yang jelas dari pihak berwenang.
BACA JUGA:HUT Kabupaten Banyuasin Ke-22 Hani S Rustam Ikuti Dzikir, Tausyiah Dan Doa Bersama Masyarakat
Dari sisi pengelolaan keuangan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuasin, Dra. Yuni Khairani, M. Si, menyampaikan bahwa pembayaran gaji dari 52 Perangkat Daerah telah disalurkan dari Januari hingga April bagi perangkat daerah yang telah mengusulkan pencairan ke BPKAD.
Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam memastikan kesejahteraan para pegawai daerah.
Di sisi lain, Ketua Forum Tenaga Honor Kabupaten Banyuasin, Ali Sardini, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perhatian yang diberikan oleh Pj. Bupati Banyuasin.
Menurutnya, semua tenaga honorer di berbagai perangkat daerah telah menerima gaji sesuai dengan yang telah dijanjikan, bahkan lebih awal dari jadwal yang seharusnya.
BACA JUGA:Seru & Sejahtera! Aksi Kolaboratif Pemkab Banyuasin dan Kejari Sumsel Gelar 'OPM & GPM 2024'!
Hal ini menjadi bukti konkret akan keseriusan dan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para pegawai daerah.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam pembayaran gaji tenaga honorer menegaskan keseriusan dalam mengelola sumber daya manusia secara adil dan proporsional.