Aldo memahami bahwa sebagai seorang pengusaha, ia harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan seperti ini.
Namun, ia juga harus memastikan bahwa harga makanan dan minuman yang ditawarkannya tetap terjangkau oleh konsumennya, yang kebanyakan adalah anak muda dan siswa sekolah.
"Saya harus memikirkan solusi yang tepat untuk kedai saya. Biaya tambahan 0,3 persen untuk setiap transaksi QRIS tentu akan mengurangi modal usaha saya," katanya.
Aldo berharap bahwa Bank Indonesia akan merevisi kebijakan ini, mengingat banyak pedagang lain yang memiliki omset rendah tetapi harus membayar tarif tambahan ini.
Beberapa pedagang lain juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan baru ini. Wahyu, seorang penjual ketoprak, memilih untuk membebankan biaya layanan QRIS kepada pembeli.
Ia menaikkan harga ketopraknya dari Rp 13.000 menjadi Rp 13.500 untuk pembeli yang menggunakan QRIS.
"Saya tidak ingin merugi karena biaya tambahan QRIS. Kalau pelanggan tidak mau membayar biaya tambahan, mereka bisa membayar dengan uang tunai," ujar Wahyu.
Ia menambahkan bahwa surcharge Rp 500 bukan untuk dirinya, tetapi untuk bank.
Di sisi lain, Aji, penjual bakso di Jakarta Timur, berencana untuk menolak kebijakan tersebut.
"Jika aplikasi QRIS membebankan potongan biaya, kami akan melawannya. Kami juga harus mempertimbangkan untuk menaikkan harga," katanya.
Aji menambahkan bahwa biasanya tidak ada potongan biaya administrasi jika berjualan melalui sistem pembayaran QRIS.
Namun, ia mengakui bahwa untuk penjualan online melalui platform digital tertentu, terdapat tarif yang harus dibayar hingga 20 persen per transaksi.