SUMEKSRADIONEWS.ONLINE – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan sikapnya untuk melindungi ruang laut dan pantai dari praktik privatisasi oleh pelaku usaha.
Dalam sebuah pernyataan resmi, KKP mengingatkan bahwa laut dan pesisir adalah milik publik (common property) yang tidak boleh dibatasi aksesnya hanya untuk kepentingan komersial semata.
Peringatan ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, menanggapi maraknya laporan tentang pembatasan akses publik ke pantai oleh pengelola resor mewah, khususnya di kawasan wisata populer seperti Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Laut Bukan untuk Diprivatisasi
Doni menjelaskan bahwa perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang dikeluarkan pemerintah bukanlah bentuk kepemilikan atas ruang laut atau pantai.
BACA JUGA:TikTok Ditunda Larangannya di AS, Tapi Tanpa Kejelasan: Apa yang Terjadi Selanjutnya?
BACA JUGA:Samsung Galaxy A55 5G: Senjata Rahasia Vlogger untuk Hasilkan Konten Viral!
Izin tersebut hanya merupakan dokumen dasar bagi pelaku usaha untuk beroperasi secara legal di wilayah perairan dalam kurun waktu tertentu.
“Larangan mengakses pantai seperti di Labuan Bajo itu seharusnya tidak boleh terjadi karena laut merupakan common property. Kami sudah coba jembatani persoalan tersebut,” ujar Doni, Jumat (21/4), di Jakarta.
Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah penginapan dan resort mewah di Labuan Bajo ramai diperbincangkan di media sosial karena dituding menutup akses masyarakat lokal ke pantai, salah satunya Pantai Binongko.
Merespons polemik tersebut, KKP langsung mengambil tindakan.
Sosialisasi dan Teguran untuk Pelaku Usaha
BACA JUGA:Gaya Hijab Clean Style Nih! 7 Tips OOTD Minimalis yang Trendi dan Nyaman untuk Tampilan Modern
KKP telah memanggil perwakilan enam penginapan mewah yang berada di kawasan tersebut.