Selain gaji pokok, guru Serdik berhak atas sejumlah tunjangan. Komponen terbesar berasal dari Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Untuk PNS dan PPPK penuh waktu, TPG diberikan penuh sebesar satu kali gaji pokok, dengan estimasi berkisar Rp2,8 juta hingga Rp4,6 juta tergantung masa kerja dan golongan.
Guru PPPK paruh waktu menerima TPG secara prorata, umumnya sekitar 50 persen dari nilai penuh.
BACA JUGA:Lengkap! Ini Jadwal Seragam Harian PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu dari Senin hingga Jumat
BACA JUGA:Aturan Terbaru Seragam PNS PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu Hari Kamis dan Jumat
Tunjangan lain meliputi tunjangan jabatan guru yang berkisar antara Rp500 ribu hingga Rp1 juta per bulan.
Hak THR dan kepesertaan BPJS juga diberikan penuh kepada PNS dan PPPK penuh waktu, sementara PPPK paruh waktu menerimanya secara terbatas.
Meski fleksibel dari sisi jam kerja, PPPK paruh waktu memiliki batasan tunjangan dan tetap mengacu pada upah minimum provinsi, dengan UMP Sumatera Selatan 2025 diperkirakan berada di kisaran Rp3,5 juta.
Simulasi Penghasilan Bulanan Guru Serdik
Berikut simulasi estimasi penghasilan bulanan guru Serdik Golongan IX awal:
-
PNS Guru Serdik menerima gaji pokok sekitar Rp3,2 juta, TPG Rp3,2 juta, serta tunjangan lain sekitar Rp800 ribu. Total estimasi penghasilan mencapai Rp7,2 juta per bulan dengan jam kerja penuh 40 jam per minggu.
-
PPPK Penuh Waktu memperoleh struktur penghasilan yang setara, yakni gaji pokok Rp3,2 juta, TPG penuh Rp3,2 juta, dan tunjangan tambahan sekitar Rp800 ribu. Total estimasi juga berada di kisaran Rp7,2 juta per bulan, dengan masa kontrak umumnya 1 hingga 5 tahun.
-
PPPK Paruh Waktu menerima gaji pokok sekitar Rp1,6 juta, TPG prorata Rp1,6 juta, serta tunjangan tambahan sekitar Rp400 ribu. Total penghasilan diperkirakan mencapai Rp3,6 juta per bulan, menyesuaikan jam kerja dan dengan hak THR yang dihitung proporsional.
Perlu dicatat, simulasi ini bersifat estimatif. Besaran riil penghasilan guru Serdik sangat dipengaruhi oleh masa kerja golongan (MKG), kebijakan insentif daerah, serta validasi data melalui Dapodik dan Info GTK. Untuk kepastian nominal, guru disarankan melakukan konfirmasi langsung ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau instansi pengelola kepegawaian setempat.