Perlu ditegaskan, angka tersebut bukan nominal resmi, melainkan rentang realistis yang bisa berubah tergantung kebijakan akhir pemerintah dan komponen tunjangan masing-masing instansi.
Skema THR PPPK 2026
Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prinsip pemberian THR mengikuti pola yang sama dengan PNS.
PPPK berhak menerima THR setara satu bulan penghasilan, yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan melekat sesuai ketentuan.
THR PPPK juga tidak dikenakan potongan, karena pajak penghasilan biasanya ditanggung oleh pemerintah atau instansi pemberi kerja.
Namun, nominal yang diterima setiap individu bisa berbeda, tergantung golongan, masa kerja, serta jenis instansi tempat bertugas.
BACA JUGA:Bank BRI Buka Pinjaman Tanpa Agunan Non KUR untuk PNS dan PPPK Februari 2026, Ini Rincian Cicilannya
BACA JUGA:Tabel Pinjaman Non KUR Bank Mandiri Rp100 Juta Tanpa Agunan untuk PNS dan PPPK Februari 2026
PPPK dengan Masa Kerja di Bawah 12 Bulan
Untuk PPPK yang belum bekerja satu tahun penuh, pola yang kemungkinan besar diterapkan adalah perhitungan proporsional. Artinya, THR dihitung berdasarkan perbandingan masa kerja terhadap 12 bulan.
Sebagai contoh, PPPK dengan masa kerja enam bulan berpotensi menerima THR sebesar enam per dua belas dari satu bulan penghasilan. Skema ini lazim digunakan dalam kebijakan sebelumnya dan dinilai adil secara administratif.
Jadwal Pencairan THR ASN 2026
Mengacu pada kebiasaan tahunan, pencairan THR ASN biasanya dilakukan paling cepat 10 hari kerja sebelum Idul Fitri. Dengan asumsi Lebaran 2026 jatuh pada akhir Maret atau awal April, maka pencairan THR diperkirakan berlangsung awal hingga pertengahan Maret 2026.
Tanggal pasti tetap menunggu Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi dasar hukum pencairan.
Komponen THR PPPK Instansi Pusat
Untuk PPPK yang bertugas di instansi pusat, struktur THR relatif lebih sederhana dan seragam karena seluruh pembiayaan bersumber dari APBN. Komponen utama THR PPPK pusat meliputi:
-
Gaji pokok sesuai golongan dan masa kerja
-
Komponen tunjangan yang ditetapkan secara nasional
Karena bersifat terpusat, nilai THR PPPK pusat cenderung sama antar kementerian dan lembaga.
Komponen THR PPPK Instansi Daerah
Berbeda dengan instansi pusat, THR PPPK daerah memiliki variasi komponen yang lebih luas. Selain gaji pokok, pemerintah daerah dapat memasukkan tunjangan tambahan sesuai regulasi dan kemampuan fiskal daerah.