Perbedaan KUR BNI dan Mandiri Rp 50 Juta Tanpa Agunan 2025 untuk Pelaku Usaha Mikro

SUMEKS RDIO - Di tengah semangat pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, dua bank besar milik negara  BNI dan Bank Mandiri  kembali bersaing memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan.

Tahun 2025 menjadi momentum penting karena kedua lembaga ini menawarkan plafon hingga Rp 50 juta, tanpa jaminan tambahan, dengan bunga kompetitif dan tenor yang relatif sama.

Namun, di balik kemiripan tersebut, terdapat sejumlah perbedaan signifikan yang patut dipertimbangkan, terutama bagi pelaku usaha mikro yang tengah mencari pembiayaan modal kerja.

BACA JUGA:Cicilan Mulai Rp 1 Jutaan! Ini Rincian Lengkap Pinjaman KUR Mandiri Rp 50 Juta

BACA JUGA:Bank Mandiri Tawarkan Pinjaman Tanpa Agunan Non KUR Khusus PPPK, Gunakan SK Pengangkatan Sebagai Jaminan Utama

KUR BNI 50 Juta Tanpa Agunan

BNI masih menjadi salah satu penyalur utama program KUR nasional. Pada 2025, bank ini menawarkan plafon pinjaman maksimal Rp 50 juta bagi pengusaha mikro tanpa perlu agunan tambahan.

Dengan tenor maksimal 36 bulan (3 tahun) dan bunga efektif sekitar 9% per tahun, produk ini cocok bagi pelaku usaha yang baru berkembang dan membutuhkan akses cepat ke permodalan.

Sebagai ilustrasi, pinjaman sebesar Rp 50 juta dengan tenor tiga tahun menghasilkan cicilan bulanan sekitar Rp 1,6 juta.

Skema ini cukup fleksibel, memungkinkan nasabah mengatur arus kas tanpa tekanan berlebihan.

BACA JUGA:Simulasi KUR Mandiri 2025: Bunga Rendah, Cicilan Ringan Mulai Rp1,1 Juta per Bulan!

BACA JUGA:Pinjaman Tanpa Agunan Bank Mandiri: Mana yang Lebih Menguntungkan, KUR atau Non KUR?

KUR Bank Mandiri 50 Juta Tanpa Agunan

Berbeda dengan BNI, Bank Mandiri menawarkan bunga yang lebih rendah, yakni sekitar 6% per tahun, karena mendapat subsidi bunga dari pemerintah.

Plafon dan tenor pinjaman sama, yakni maksimal Rp 50 juta dengan masa pelunasan 36 bulan.

Proses pengajuan di Mandiri dikenal lebih cepat dan sederhana, terutama untuk pelaku UMKM yang telah memiliki aktivitas usaha berjalan minimal enam bulan.

Sumber: