Intip Yuk! Kebijakan Efisiensi APBD: Tantangan dan Solusi Pemprov Sumsel dalam Implementasi!

Untuk itu, Pemprov Sumsel mendorong percepatan digitalisasi pelaporan keuangan antar-OPD agar setiap pengeluaran dapat dilacak secara real-time.

Penggunaan teknologi informasi juga diharapkan dapat meminimalkan potensi pemborosan anggaran.

Kendala lainnya terletak pada kapasitas sumber daya manusia, khususnya di OPD yang masih minim pemahaman terkait manajemen anggaran berbasis kinerja. 

Tidak sedikit pejabat pengelola anggaran yang masih terbiasa dengan pendekatan konvensional dalam menyusun program kerja, tanpa memperhatikan efektivitas dan efisiensi biaya.

BACA JUGA:Pengurus KONI OKI Periode 2025-2029 Akan Dilantik Sabtu Ini

BACA JUGA:Nongkrong Kekinian di Flanet n Resto Bisa Karaokean Bareng Temen-temen Loh!

Maka dari itu, pelatihan teknis dan penguatan kapasitas menjadi krusial. 

Pemprov Sumsel pun merancang program pelatihan intensif bagi bendahara dan perencana anggaran di tingkat OPD agar dapat menyusun rencana kerja yang lebih hemat, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Di sisi lain, terdapat solusi strategis yang tengah dijalankan Pemprov Sumsel untuk memastikan kebijakan efisiensi ini tetap berjalan dengan lancar. 

Salah satunya adalah menerapkan skema anggaran berbasis prioritas pembangunan. 

Dalam hal ini, program-program yang berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap mendapatkan alokasi yang proporsional. 

Sebaliknya, kegiatan yang bersifat administratif dan seremonial diprioritaskan untuk dipangkas.

BACA JUGA:Kasus Korupsi Dana Hibah Panwaslu OKI: Dua Eks Anggota Kembali Jadi Tersangka, Kerugian Capai Rp 4,7 Miliar

BACA JUGA:Pj Bupati Banyuasin Serahkan 42 Unit TR4 Dari Kementan ke Poktan

Tak hanya itu, Pemprov Sumsel juga mendorong kolaborasi antarinstansi guna menciptakan sinergi penggunaan anggaran. 

Sumber: