Intip Yuk! Kebijakan Efisiensi APBD: Tantangan dan Solusi Pemprov Sumsel dalam Implementasi!

Contohnya, dalam penyelenggaraan pelatihan atau seminar, beberapa OPD kini diwajibkan untuk bergabung agar efisiensi biaya sewa tempat, konsumsi, dan materi pelatihan dapat tercapai. 

Model kegiatan terpusat seperti ini terbukti menekan pengeluaran tanpa mengurangi kualitas program.

Selain efisiensi internal, Pemprov Sumsel mulai menjajaki peluang efisiensi eksternal dengan mendorong kemitraan bersama pihak swasta melalui skema public-private partnership (PPP). 

Beberapa proyek infrastruktur non-strategis direncanakan akan dialihkan pendanaannya melalui skema investasi swasta untuk mengurangi beban APBD.

BACA JUGA:Kasus Korupsi Dana Hibah Panwaslu OKI: Dua Eks Anggota Kembali Jadi Tersangka, Kerugian Capai Rp 4,7 Miliar

BACA JUGA:Intip Yuk! Pemangkasan Anggaran Difokuskan ke Perjalanan Dinas & Kegiatan Seremonial!

Dalam jangka panjang, kebijakan efisiensi ini diharapkan bisa memperkuat budaya kerja berbasis hasil (output-based budgeting) di lingkungan birokrasi Pemprov Sumsel. 

Ke depan, ukuran keberhasilan program bukan lagi seberapa besar anggaran yang digunakan, tetapi seberapa besar dampak yang dirasakan oleh masyarakat. 

Prinsip ini sejalan dengan arahan nasional mengenai tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan berpihak kepada kepentingan publik.

Meski masih dalam tahap awal, komitmen Gubernur dan Sekda Provinsi Sumsel dalam menjalankan efisiensi APBD patut diapresiasi. 

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjawab tuntutan publik akan pemerintahan yang bersih, efisien, dan melayani. 

BACA JUGA:Muhammad Farid Resmi Buka STQH-XII Kabupaten Banyuasin Dan Peringatan Isra Mi'raj 1446 H

BACA JUGA:Seleksi PPPK Banyuasin Dihadapkan pada Isu Kejanggalan, Perlu Klarifikasi dari Pihak Terkait

Namun, keberhasilan program ini tetap bergantung pada sinergi semua pihak, mulai dari kepala OPD, bendahara, perencana, hingga pengawas anggaran.

Untuk itu, Pemprov Sumsel mengajak seluruh jajaran birokrasi dan masyarakat untuk turut serta mengawal proses efisiensi ini agar tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar membawa perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan. 

Sumber: