KKP Tegas Tolak Privatisasi Pantai: Laut Milik Bersama, Bukan untuk Dikuasai Segelintir Pihak

Dalam visi tersebut, pelaku usaha bukan hanya sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai mitra dalam menjaga ekosistem kelautan Indonesia yang sangat kaya dan rentan.

Menjaga Akses dan Harmoni

Kritik masyarakat terhadap pembatasan akses pantai bukan tanpa alasan.

Banyak komunitas nelayan dan warga lokal yang sejak lama menggantungkan hidup dari pantai, baik untuk mencari ikan, aktivitas budaya, hingga rekreasi bersama keluarga.

BACA JUGA:Heboh! Warga Temukan 42 Telur Buaya di Sungai Tello, Makassar

BACA JUGA:Pria asal Banyuasin Laporkan Sang Istri Ke Polisi, Gegara Korban KDRT: Disiram air dan Dipukuli pakai Cangkul

Ketika akses tersebut dibatasi demi kepentingan eksklusif, maka bukan hanya kehidupan ekonomi yang terganggu, tetapi juga nilai-nilai sosial dan budaya yang diwariskan turun-temurun.

KKP kini terus mendorong upaya edukasi kepada pelaku usaha agar memahami bahwa keterlibatan masyarakat lokal adalah kunci keberhasilan pembangunan pesisir yang berkelanjutan.

Laut bukan sekadar ruang untuk eksploitasi ekonomi, tetapi ruang hidup yang memiliki nilai sosial, budaya, dan ekologi yang tinggi.

Dengan sikap tegas KKP menolak privatisasi pantai, pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga laut sebagai milik bersama.

Diharapkan, langkah ini menjadi sinyal positif bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh menyingkirkan kepentingan masyarakat dan kelestarian alam.

Privatisasi bukanlah jalan keluar, tetapi jalan masuk menuju ketimpangan. Laut Indonesia harus tetap terbuka bagi siapa saja yang menghargai dan merawatnya.

Sumber: