KKP Tegas Tolak Privatisasi Pantai: Laut Milik Bersama, Bukan untuk Dikuasai Segelintir Pihak

Melaporkan kegiatan secara berkala melalui laporan tahunan.

“KKPRL bukan akhir dari proses, tapi awal tanggung jawab.

Kami ingin memastikan bahwa aktivitas bisnis di laut tidak merusak ekosistem atau menyingkirkan masyarakat lokal,” kata Fajar.

Keseimbangan antara Investasi dan Kepentingan Publik

BACA JUGA:Ini Sempet Viral Dulu! Gus Samsudin Ditahan Polda Jawa Timur Terkait Konten Video Aliran Sesat, Heboh!

BACA JUGA:Viral di Muba! Tragis, Istri di Muba Nekat Potong Kemaluan Suami Saat Tidur, Ternyata ini Motif sang Pelaku!

Fajar juga menambahkan bahwa pelaku usaha yang telah mengurus izin KKPRL secara legal layak dihormati.

Aktivitas bisnis yang dijalankan dengan taat aturan dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi daerah pesisir, termasuk membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Namun demikian, ia menekankan bahwa keuntungan ekonomi tidak boleh mengorbankan hak publik dan keberlanjutan lingkungan. Untuk itu, pengawasan terus dilakukan oleh tim dari KKP.

Izin Legal Jadi Kewajiban Mutlak

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya juga telah mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan sebelum memanfaatkan ruang laut.

BACA JUGA:Tragis & Mengejutkan! Cemburu Buta di Desa Simpang Bayat: Burung Hilang saat Tidur, Simak Kronologisnya!

BACA JUGA:VIRAL! Dokter di Palembang Cabuli Istri Pasien, Pihak Rumah Sakit Langsung Pecat Oknum Berinisial M!

Ia menegaskan bahwa kegiatan tanpa KKPRL akan dianggap ilegal dan berisiko mendapat sanksi tegas dari pemerintah.

Trenggono juga menyampaikan bahwa pemerintah ingin menciptakan tata kelola ruang laut yang adil, lestari, dan berpihak pada kepentingan publik.

Sumber: