Gawat Nih! Anggota Parlemen Taiwan Siapkan Undang-Undang Khusus untuk Regulasi Crypto

Gawat Nih! Anggota Parlemen Taiwan Siapkan Undang-Undang Khusus untuk Regulasi Crypto

Regulasi Kripto-Foto:google/net-

Gawat Nih! Anggota Parlemen Taiwan Siapkan Undang-Undang Khusus untuk Regulasi Crypto

 

SUMEKSRADIONEWS.ONLINE - Anggota parlemen Taiwan telah mengumumkan rencana untuk mengajukan draf undang-undang khusus terkait regulasi aset kripto pada akhir tahun ini.

Langkah ini diambil untuk mengatasi kekhawatiran terkait pertumbuhan bursa asing di Taiwan yang semakin pesat.

Pada akhir November, draf aturan crypto tersebut telah dibacakan pertama kali dalam upaya mencegah perbedaan regulasi yang dapat memicu arbitrase.

Anggota Legislatif Taiwan, Yung-Chang Chiang, memandang bahwa regulasi khusus untuk aset kripto sangat diperlukan mengingat karakteristik industri crypto yang berbeda secara signifikan dari produk keuangan konvensional.

Dalam rangka merumuskan proposal tersebut, Chiang telah mengadakan dengar pendapat publik yang melibatkan penyedia layanan aset virtual, ahli hukum, dan akademisi.

BACA JUGA:BTC Tetap Menarik! Prediksi Harga Bitcoin di Tengah Menjelangnya Halving 2024

Meskipun Komisi Pengawas Keuangan Taiwan (FSC) sebelumnya telah merilis pedoman untuk sektor crypto, Chiang berpendapat bahwa langkah-langkah ini belum memiliki kekuatan hukum yang cukup.

Oleh karena itu, undang-undang khusus yang diusulkan akan memberikan otoritas pengatur kekuatan hukum yang lebih besar dalam menegakkan aturan dan memberlakukan sanksi terhadap operator yang melanggar peraturan tersebut.

"Dalam hal ini, di bawah otoritas undang-undang khusus ini, otoritas pengatur dapat memberlakukan sanksi administratif terhadap operator yang melanggar aturan self-regulation ini.

Tanpa undang-undang khusus seperti itu, pengatur akan kehilangan kemampuan untuk memberlakukan sanksi," jelas Chiang.

BACA JUGA:Wow! Keuntungan Besar dengan Investasi di Shiba Inu (SHIB)! Peluang untuk Menjadi Miliuner dengan Modal US$7

Saat ini, Taiwan telah memaksa penyedia layanan aset virtual untuk mematuhi hukum anti pencucian uang sejak FSC memperkenalkan aturan tersebut pada Juli 2021.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: