Sejarah Kabupaten Asahan, dari Aceh sampai Ke Malaka tahun 1612

Wilayah pemerintahan kesultanan dibagi menjadi beberapa Distrik dan Onder Distrik, sedangkan wilayah pemerintahan datuk-datuk di Batu Bara diatur menjadi wilayah Self Bestuur yang terdiri dari beberapa daerah kecil.

Perubahan signifikan terjadi pada masa Perang Dunia II, ketika pemerintahan Belanda ditundukkan oleh Jepang pada tanggal 13 Maret 1942.

BACA JUGA:Sejarah dan Asal usul nama desa Pangkalan Panji, Bujang gadis di Banyuasin Wajib Tau nih !

Pemerintahan Fasisme Jepang kemudian menggantikan administrasi Belanda, menunjukkan transisi kekuasaan yang berkelanjutan di daerah Asahan.

Struktur pemerintahan Jepang didasarkan pada model administrasi Belanda sebelumnya, dengan pembagian wilayah yang lebih terperinci.

Namun, perubahan signifikan lainnya terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.

Di Asahan, Komite Nasional Indonesia Wilayah Asahan dibentuk sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1945.

BACA JUGA:Sejarah dan Asal usul nama desa Pangkalan Panji, Bujang gadis di Banyuasin Wajib Tau nih !

Meskipun pemerintahan Jepang sudah tidak ada lagi, struktur pemerintahan tradisional, termasuk kesultanan dan pemerintahan Fuku Bunsyu di Batu Bara, masih bertahan.

Pada tanggal 15 Maret 1946, struktur pemerintahan Republik Indonesia resmi diterapkan di Asahan.

Abdullah Eteng ditunjuk sebagai kepala wilayah, dengan Sori Harahap sebagai wakil kepala wilayah.

Wilayah Asahan kemudian dibagi menjadi lima Kewedanan, yang masing-masing bertanggung jawab atas pengaturan dan pembangunan di daerah yang mereka layani.

BACA JUGA:Sejarah dan Asal usul nama desa Pangkalan Panji, Bujang gadis di Banyuasin Wajib Tau nih !

Kisah panjang dan beragam Kabupaten Asahan mencerminkan evolusi politik dan budaya yang kaya dari masa ke masa.

Dari akar-akar awal yang kuat hingga perubahan signifikan yang terjadi pada abad ke-20, Asahan tetap menjadi saksi bisu dari kemajuan sejarah Indonesia.

Sumber: