Layanan ASN Harus Secepat Mobile Banking! Ini Target Besar BKN Mulai 2026

SUMEKS RADIO - Transformasi tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) memasuki fase baru mulai 2026. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, memaparkan arah kebijakan besar yang menempatkan ASN sebagai kekuatan strategis pembangunan, bukan sekadar pelaksana administrasi.

Di hadapan pengelola kepegawaian pusat dan daerah, Prof. Zudan menegaskan bahwa reformasi ASN ke depan tidak cukup hanya berbasis aturan dan prosedur.

Fokus utama bergeser pada peningkatan kesejahteraan, efisiensi kerja, serta kontribusi nyata terhadap target pembangunan nasional.

BACA JUGA:Daftar Guru ASN Penerima THR TPG 100 Persen

BACA JUGA:Jadwal Seragam ASN 2026 Diseragamkan Nasional, Guru Daerah dan PPPK Tak Lagi Dibedakan

Jumlah ASN Terus Bertambah, Kualitas Jadi Penentu

Dalam paparannya, Prof. Zudan mengungkapkan bahwa jumlah ASN di Indonesia meningkat signifikan, dengan penambahan sekitar 1,3 juta orang sepanjang 2024–2025.

Saat ini, total ASN nasional mencapai sekitar 5,588 juta orang.

Namun, angka tersebut bukan sekadar statistik.

Menurutnya, jutaan ASN itu merupakan modal sumber daya manusia yang harus memiliki kompetensi, pengetahuan, dan sikap profesional untuk mewujudkan visi besar pemerintahan melalui Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

“ASN bukan hanya jumlah. Yang dibutuhkan adalah ASN yang mampu menjadi penggerak pembangunan,” menjadi garis besar pesan yang disampaikan dalam forum tersebut.

Pengelola Kepegawaian Diminta Tinggalkan Pola Lama

Sorotan utama Rakornas tertuju pada peran pengelola kepegawaian, seperti BKD, BKPSDM, dan biro SDM di kementerian dan daerah.

Prof. Zudan menilai, selama ini banyak energi terserap pada urusan administratif yang berlapis dan berulang.

Sumber: