Lembaga keuangan, seperti bank BUMN dan koperasi, akan mengidentifikasi debitur yang memenuhi kriteria hapusbukuan.
BACA JUGA:Waduh! Ancaman Pemblokiran Marketplace: Langkah Serius atau Sekadar Peringatan?
Validasi Data
Pemerintah menggunakan teknologi berbasis data, seperti sistem informasi kredit nasional, untuk memvalidasi status debitur.
Proses Penghapusan
Setelah lolos validasi, utang akan dihapus secara resmi, dan debitur akan diberikan pendampingan untuk memulai kembali aktivitas ekonomi mereka.
Pendampingan Pasca-Penghapusan
Pemerintah berkomitmen memberikan pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan baru, dan pendampingan bisnis untuk memastikan penerima manfaat dapat memanfaatkan peluang ini dengan optimal.
BACA JUGA:Digitalisasi UMKM Memiliki Realitas Tak Terbendung di Era Marketplace!
Tantangan Implementasi
Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, implementasi PP Nomor 47 Tahun 2024 tetap menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:
Kompleksitas Validasi Data
Dengan jutaan debitur yang mungkin memenuhi kriteria, validasi data menjadi tantangan utama yang membutuhkan kerja sama lintas instansi dan teknologi canggih.
Keterbatasan Anggaran