Namun, implementasi kebijakan ini juga menghadapi beberapa tantangan, di antaranya:
Kesiapan UMKM dalam mengelola tambang – Tidak semua UMKM memiliki pengalaman di bidang pertambangan.
Persaingan dengan perusahaan besar – UMKM perlu strategi yang kuat agar bisa bersaing dengan perusahaan tambang besar.
Dampak terhadap lingkungan – Pengelolaan tambang harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan dampak ekologis.
Pemerintah diharapkan dapat memberikan pendampingan dan bantuan kepada UMKM, baik dalam bentuk pelatihan, dukungan modal, maupun akses teknologi, agar mereka bisa sukses dalam bisnis pertambangan.
BACA JUGA:BRILiaN Fest Ramadhan 1446 H: BRI Hadirkan Promo Menarik dan Sembako Murah untuk Masyarakat
Regulasi baru yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah memberikan peluang bagi UMKM untuk masuk ke sektor pertambangan.
Namun, proses penyusunan aturan ini masih berlangsung dan memerlukan peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum yang jelas.
UMKM yang ingin mengelola tambang harus memenuhi kriteria tertentu dan melalui proses verifikasi ketat agar bisa memperoleh izin usaha pertambangan.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPR dan kementerian terkait, diharapkan dapat membantu UMKM berkembang di industri ini.
BACA JUGA:Kapan Lagi Buka Bareng BRI Festival 2025 Digelar, Beragam Aktivitas Seru Hadir di GBK!
BACA JUGA:Berkah Ramadan: Omzet Pengusaha Kosmetik Binaan BRI Ini Meningkat Pesat
Jika regulasi ini dapat diimplementasikan dengan baik, UMKM akan memiliki peran yang lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam industri pertambangan.