Jaga Netralitas: Hani S. Rustam Ajak ASN Hindari Politik Praktis, Terutama Jelang Pilkada

SUMEKSRADIO- Dalam suasana politik yang semakin memanas, netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga.

Hal ini juga menjadi fokus Penjabat Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam, SH, yang mengajak semua ASN untuk tetap menjaga netralitas mereka, terutama dalam menghadapi kontestasi politik, khususnya menjelang pemilihan kepala daerah.

Pentingnya netralitas ASN dalam politik praktis tak terbantahkan.

ASN memiliki peran yang sangat krusial dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran mereka yang netral menjadi jaminan akan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang adil, transparan, dan efisien. 

BACA JUGA:Ke Desa Merah Mata, PJ Bupati Tinjau Kondisi Layanan PDAM, Ada Perbaikankah ?

Hani S. Rustam, dengan tegas, mengingatkan semua ASN di Kabupaten Banyuasin untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

Mereka diminta untuk tetap fokus pada tugas-tugasnya sebagai pelayan masyarakat dan menjaga independensi serta netralitasnya dari segala bentuk intervensi politik yang dapat mempengaruhi kinerja dan integritasnya.

Pernyataan ini tidaklah asal, melainkan mengikuti prinsip-prinsip dasar dalam pelayanan publik.

Sebagai bagian dari penyelenggara negara, ASN memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat mengganggu netralitasnya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

BACA JUGA:Inilah 4 Jembatan Banyuasin Yang akan Dilakukan Pembangunan Tahun 2024

Terlebih lagi, menjelang pemilihan kepala daerah, situasi politik seringkali menjadi panas dan penuh dengan dinamika yang kompleks.

Dalam konteks ini, netralitas ASN menjadi sangat penting untuk dijaga guna mencegah terjadinya konflik kepentingan dan menjamin penyelenggaraan pemilu yang bersih dan jujur.

Ajakan Hani S. Rustam ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

Netralitas ASN akan membantu menjamin proses pemilihan kepala daerah berjalan dengan lancar, bebas dari tekanan politik dan manipulasi kepentingan tertentu.

Sumber: