Wow! Dasar Hukum & Target Penghapusan Utang 1 Juta UMKM: Solusi Pemerintah untuk Mendorong Pemulihan Ekonomi!

Keterbatasan Anggaran: Dengan jumlah piutang macet yang signifikan, pemerintah perlu memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung kebijakan ini.

Pengawasan dan Evaluasi: Dibutuhkan mekanisme pengawasan yang kuat untuk menjamin efektivitas program dan mencegah moral hazard.

Pernyataan Resmi dari Pemerintah

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, dalam konferensi persnya menyatakan, “Kebijakan ini bukan hanya tentang menghapus utang, tetapi juga memberikan peluang baru bagi UMKM untuk bangkit dan berkembang. 

Kami berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan yang adil dan transparan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha kecil.”

BACA JUGA:KPR BRI Property Expo 2024: Promo Menarik untuk Miliki Hunian Impian di PIK 2

BACA JUGA:Petani Lokal sebagai Tulang Punggung Program MBG: Jaminan Pasar dan Peningkatan Kesejahteraan!

Selain itu, pemerintah juga berencana melibatkan lembaga swasta dan perbankan untuk mendukung keberhasilan program ini, termasuk menyediakan pendampingan usaha bagi penerima manfaat.

Reaksi Pelaku UMKM dan Pengamat Ekonomi

Kebijakan ini mendapatkan tanggapan positif dari pelaku UMKM. 

Dika, seorang pengusaha kecil di bidang kuliner, mengungkapkan, “Dengan kebijakan ini, saya bisa fokus memperbaiki usaha tanpa terlalu khawatir dengan utang yang membebani.”

Namun, beberapa pengamat ekonomi mengingatkan pentingnya kebijakan lanjutan untuk memastikan keberlanjutan UMKM setelah utang mereka dihapuskan. 

“Penghapusan utang harus diikuti dengan program pembinaan usaha, akses pembiayaan, dan pelatihan keterampilan agar UMKM benar-benar dapat tumbuh,” ujar Bhima Yudhistira, ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios).

BACA JUGA:Kemudahan Bayar Obat di Instalasi Farmasi Lewat BRImo: Solusi Cepat dan Praktis

BACA JUGA:Petani Lokal sebagai Tulang Punggung Program MBG: Jaminan Pasar dan Peningkatan Kesejahteraan!

Sumber: