Ratusan Warga Tanjung Batu Tulung Selapan Demo di Kantor Bupati OKI, Tuntut Pemecatan Kepala Desa

KAYUAGUNG, SUMEKSRADIONEWS.ONLINE – Suasana di halaman Kantor Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) mendadak memanas, Kamis (22/5/2025), ketika ratusan warga Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tulung Selapan, menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemecatan Kepala Desa (Kades) mereka.

Aksi tersebut diwarnai ketegangan antara massa dan aparat keamanan hingga nyaris ricuh, dengan aksi bakar ban sebagai simbol protes keras terhadap kepemimpinan Kades yang dinilai tidak transparan dan menyalahgunakan wewenang.

Aksi demo ini digalang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Aliansi Mahasiswa untuk Keadilan Sumatera Selatan.

Mereka datang secara terorganisir dengan menggunakan puluhan kendaraan roda empat.

BACA JUGA:Tol Kayuagung–Palembang Dikeluhkan Pengendara: Bergelombang dan Berlubang, Ancam Keselamatan

BACA JUGA:Gelar Aksi Bela Palestina, AMP3 Kecam Israel dan Negara-Negara Pendukungnya

Warga, baik laki-laki maupun ibu-ibu, membawa poster dan spanduk berisi kecaman dan tuntutan pemecatan terhadap Kades Tanjung Batu.

Tulisan seperti “Kades Harus Dicopot”, “Stop Korupsi Dana Desa”, hingga “Kami Butuh Pemimpin yang Adil” mewarnai barisan demonstran yang memadati halaman kantor bupati.

Tuduhan Penyelewengan Dana Desa dan Proyek Fiktif

Koordinator aksi, Dahlan, menyampaikan dalam orasinya bahwa warga telah lama merasa terzolimi oleh pemimpin desanya.

Ia menuding Kades melakukan penyelewengan terhadap anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2022 dan 2023 tanpa melalui musyawarah dengan perangkat desa maupun BPD.

BACA JUGA:Hujan Ringan Guyur 14 Daerah di Sumsel, BMKG Ingatkan Warga Waspadai Cuaca Ekstrem

BACA JUGA:Ombudsman Sumsel Desak Penghapusan TKA Jalur Prestasi SMA: Demi Transparansi dan Mencegah Maladministrasi

    “Penggunaan anggaran desa tidak pernah melibatkan BPD, perangkat desa, maupun masyarakat.

Kami menduga banyak kegiatan fiktif, salah satunya pembangunan jalan rabat beton sepanjang 400 meter dengan nilai lebih dari Rp180 juta yang hingga kini tidak ada wujudnya,” ungkap Dahlan lantang.

Tak hanya itu, massa juga menyoroti dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin terdampak pandemi.

Namun faktanya, menurut warga, bantuan tersebut tidak pernah mereka terima.

BACA JUGA:Intip Yuk! 96 Peserta PJA 2025 Kabupaten OKI Jalani Verifikasi Ketat oleh Kanwil Kemenkum Sumsel!

Sumber: