Pada dekade 1990-an, warna biru mulai mendominasi batik KORPRI dan ditetapkan sebagai seragam wajib pada peringatan hari besar nasional, terutama setiap 17 Agustus.
Namun, di sisi lain, penggunaan batik KORPRI juga sempat menuai kritik karena dianggap terlalu dekat dengan simbol kekuasaan politik pada masa itu.
BACA JUGA:Jadwal Seragam PNS dan PPPK, dan Paruh Waktu 2026 dari Senin hingga Jumat
BACA JUGA:Seragam PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu: Ini Rekomendasi Belinya Secara Online
Era Reformasi: Penegasan Identitas ASN
Pasca reformasi, kebijakan seragam ASN diarahkan untuk menegaskan profesionalisme dan netralitas birokrasi.
Pakaian Dinas Harian (PDH) berwarna khaki ditetapkan sebagai seragam utama pada hari kerja tertentu, lengkap dengan ketentuan detail model pakaian pria dan wanita.
Tujuannya jelas: membedakan ASN dari TNI dan Polri, sekaligus menciptakan standar nasional yang rapi dan fungsional.
Perubahan signifikan terjadi pada pertengahan 2010-an ketika pemerintah memperkenalkan PDH putih-hitam sebagai seragam resmi pada hari Rabu.
Seragam ini menggantikan penggunaan pakaian Linmas dan menegaskan pergeseran citra ASN menuju aparatur yang lebih modern, sederhana, dan egaliter.
Perkembangan Terkini dan Makna Seragam ASN
Hingga kini, batik KORPRI tetap dipertahankan dengan dominasi warna biru dan motif khas yang memuat simbol pohon beringin serta sayap sebagai lambang pengayoman dan pengabdian.
BACA JUGA:RESMI! PPPK Paruh Waktu Wajib Ikuti Aturan Seragam ASN 2026, Sama dengan PNS dan PPPK Penuh Waktu
BACA JUGA:PPPK Paruh Waktu Tetap ASN: Ini Aturan Seragam, Gaji, dan Jam Kerjanya
Di sektor pendidikan, guru ASN juga mengenakan batik PGRI hitam-putih sebagai identitas profesi.
Secara keseluruhan, seragam ASN tidak lagi sekadar pakaian kerja. Ia menjadi representasi disiplin, etika pelayanan publik, serta komitmen negara dalam membangun birokrasi yang profesional. Penyesuaian desain dan bahan juga terus dilakukan agar selaras dengan kondisi iklim Indonesia dan kebutuhan kerja modern.