Warga yang bermukim di Pulau Rempang dan Pulau Galang sebenarnya sudah menetap sejak ratusan tahun yang lalu, tepatnya tahun 1720 jauh sebelum Indonesia merdeka.
Mereka adalah anak keturunan para prajurit Kesultanan Riau-Lingga pada masa Sultan Sulaiman Badru Alam Syah I.
BACA JUGA:Mahasiswa Bersatu Kembali dalam Aksi, Apa yang Terjadi Kali Ini?
Bahkan pada masa Sultan Badui Riauat Syah berhijrah ke Dalik-Lingga pada tahun 1787, Pulau Rempang, Galang, dan Bulang adalah basis pertahanan terbesar Kesultanan Riau Lingga.
Mereka disebut Pasukan Pertikaman Kesultanan alias Pasukan Berani Mati. Sejarah tersebut tertulis dalam Kitab Tuhfat Al-Nafis karya Raja Ali Haji.
Maka, tidak bisa dimungkiri para warga di Pulau Rempang Galang adalah masyarakat adat yang telah turun temurun mewarisi tempat tinggal mereka.
Sehingga, wajar jika masyarakat setempat merasa terintimidasi atas sikap aparat yang hendak melakukan pengukuran, bahkan pengosongan lahan.
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1992, Pulau Rempang dan Pulau Galang masuk ke dalam administrasi Kota Batam.
Selain itu juga menetapkan seluruh kawasan Kota Batam sebagai wilayah usaha kawasan berikat.
Alhasil, seluruh lahan di Kota Batam, termasuklah Pulau Rempang dan Pulau Galang statusnya adalah Hak Pengelolaan Lahan, tidak ada lahan yang memiliki status Hak Milik.
Meskipun pemerintah berdalih bahwa masyarakat belum memiliki hak legalitas tanah. Namun, sudah sejak dahulu warga telah mengajukan legalitas tanah, tetapi tidak kunjung diberikan.
Masyarakat di sana tentu mempunyai alasan kuat untuk menolak relokasi. Sekalipun diiming-imingi ganti rugi, dan pemberian rumah secara cuma-cuma.
BACA JUGA:Jejak Susanto: Perjalanan Dokter Gadungan Menyamar Sebagai Dokter di Berbagai Daerah Indonesia
Sangat jelas terlihat, perencanaan Rempang Eco-City sejak awal tidak partisipatif sekaligus abai pada suara masyarakat adat.
Maka, proyek strategis nasional yang digadang-gadang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi apakah harus menjadikan masyarakat sebagai tumbal? Melihat kasus ini, semakin jelas kepada siapa pemerintah berpihak.