Payung Hukum Program Penghapusan Utang: PP Nomor 47 Tahun 2024!

Pelaksanaan program ini melibatkan beberapa langkah kunci:

Identifikasi dan Penyaringan

Lembaga keuangan, seperti bank BUMN dan koperasi, akan mengidentifikasi debitur yang memenuhi kriteria hapusbukuan.

BACA JUGA:Dukungan UMKM Lokal Nih! Strategi Distribusi dan Peningkatan Ekosistem Teknologi oleh Infinix Note 40 Series!

BACA JUGA:Waduh! Ancaman Pemblokiran Marketplace: Langkah Serius atau Sekadar Peringatan?

Validasi Data

Pemerintah menggunakan teknologi berbasis data, seperti sistem informasi kredit nasional, untuk memvalidasi status debitur.

Proses Penghapusan

Setelah lolos validasi, utang akan dihapus secara resmi, dan debitur akan diberikan pendampingan untuk memulai kembali aktivitas ekonomi mereka.

Pendampingan Pasca-Penghapusan

Pemerintah berkomitmen memberikan pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan baru, dan pendampingan bisnis untuk memastikan penerima manfaat dapat memanfaatkan peluang ini dengan optimal.

BACA JUGA:Digitalisasi UMKM Memiliki Realitas Tak Terbendung di Era Marketplace!

BACA JUGA:Wow! Anggaran Rp 71 Triliun untuk MBG: Transparansi & Efisiensi Pengelolaan Dana untuk Sejaterah Rakyat!

Tantangan Implementasi

Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, implementasi PP Nomor 47 Tahun 2024 tetap menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

Sumber: