Strategi Terpadu Penjabat Bupati Banyuasin Atasi Inflasi: Rapat Tingkat Tinggi Menyepakati Langkah Lanjutan

SUMEKSRADIONEWS.ONLINE - Dalam upaya menghadapi tantangan inflasi, Kabupaten Banyuasin baru-baru ini menyelenggarakan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera Selatan.

Acara ini berlangsung pada hari Jum’at, 2 Agustus 2024, di Hotel Wydham, Jakabaring, Kecamatan Rambutan, dengan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Muhammad Farid, S. STP., M. Si.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Farid menyampaikan laporan mengenai perkembangan pengendalian inflasi di daerahnya.

Farid menjelaskan bahwa meskipun secara umum harga bahan pangan di Kabupaten Banyuasin relatif stabil, beberapa komoditas seperti cabe rawit merah dan gula pasir mengalami lonjakan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Pemerintah (HAP) pada minggu keempat Juli 2024.

BACA JUGA:Inovasi dan Inspirasi Kunjungan TP PKK Sumatera Selatan ke Rumah Cinta Sedulang Setudung di Kecamatan Rambutan

BACA JUGA:Proses Pencocokan dan Penelitian di Palembang Belum Selesai, 5.513 Warga Belum Dicoklit

Peningkatan ini disebabkan oleh tingginya permintaan dan ketergantungan pada pasokan luar daerah untuk gula pasir, serta kekurangan pasokan cabe rawit merah akibat musim panas.

Namun, Farid juga mencatat adanya penurunan harga pada beberapa komoditas seperti cabe merah dan bawang pada minggu terakhir Juli.

Sementara itu, harga beras premium dan medium mengalami kenaikan tetapi masih berada di bawah HET/HAP. Untuk minyak goreng minyakita, harga di tingkat konsumen juga melebihi HET/HAP yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam laporan tersebut, Bupati Farid menekankan bahwa Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan empat strategi utama dalam pengendalian inflasi.

BACA JUGA:Pelantikan dan Pengukuhan Pj. Ketua TP PKK di Sumsel! Kolaborasi untuk Pembangunan Keluarga dan Masyarakat

BACA JUGA: Viral! Buaya Gigit Tali Kapal di Sungai Musi Palembang, Apa Kata BKSDA?

Pertama, untuk menjaga keterjangkauan harga, pemerintah daerah telah melaksanakan operasi pasar murah secara reguler sebanyak 32 kali dan gerakan pangan sebanyak 5 kali.

Kedua, kelancaran distribusi dijaga dengan peningkatan infrastruktur jalan sepanjang 5.880 meter dan pembangunan irigasi.

Sumber: